Beranda Lintas Papua
2010

Pemerintah, Masyarakat dan DPRD Tolak Data Penduduk Usulan Dapil Pemilu 2019

BAGIKAN VIA

Soal pemerintah dan DPRD dan masyarakat tidak menerima uji publik ini, tergantung pemerintah dan DPRD Kabupaten Puncak, agar segera membuat rekomendasi penolakan, nantinya diserahkan kepada KPUD Puncak, selanjutnya KPUD Puncak, akan menyerahkan ke KPUD Provinsi Papua dan selanjutnya ke KPU RI Jakarta.

“Persoalan kemarin pemilihan DPRD dan Presiden tahun 2014 saat itu data jumlah penduduk kita 156-157 ribu penduduk, itu sebelum pemekaran distrik, masih tetap 8 Distrik Induk. Ternyata setelah pemekaran distrik menjadi 25, malah data jumlah penduduk cuma mencapai 158,406 penduduk, harusnya kan naik, ini yang membuat masyarakat pemerintah dan DPRD menolak hasil uji publik kita pada hari ini,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Ketua KPUD Puncak Menase Wandik,menyarankan agar Pemerintah daerah dan DPRD segera membuar surat penolakan selanjutnya serahkan ke KPUD Puncak, agar KPUD Puncak, mengantar ke KPUD Provinsi dan KPU RI, dengan estimasi waktu sebelum tanggal 20 Februari, agar Dirjend Kependudukan Kementrian dalam Negeri dan KPU RI, bisa mengevaluasi data penduduk dari Kabupaten Puncak.(Diskominfo Puncak)